🌓 Dampak Negatif Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan I have thought and have removed the idea

F Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan 6 BAB III PENUTUP 7 A. Kesimpulan 7 hal itu akan berdampak negative bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak utama yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan public untuk kepentingan pribadi atau kelompok di berbagai

^{Ilustrasi Pemilu. Foto media sosial dalam pemilihan umum sangat penting karena media sosial telah menjadi platform yang berpengaruh secara signifikan dalam konteks politik dan pemilihan umum terutama di era modern seperti Setyono, 2015 media sosial memiliki peran penting dalam kampanye pemilihan umum, baik sebagai media kampanye, media informasi, media partisipasi maupun media pemantau. Selain itu, media sosial dapat mempengaruhi persepsi dan sikap pemilih terhadap calon dalam pemilihan sosial memiliki peran penting dalam pemilihan umum yakni sebagai berikut;1. Menciptakan integritas penyelenggaraan pemilu dengan memberikan informasi yang akurat dan transparan Media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dengan memberikan efek positif dalam peningkatan partisipasi politik dikalangan pelajar sebagai pemilih pemula di dalam pemilihan umum Ratnamulyani dan Beddy, 2018.3. Media sosial dapat menyebarkan informasi dengan harapan mendapatkan dukungan dan simpati Nurcholis dan Tri, 20204. Media sosial memiliki kemampuan untuk mengarahkan perhatian khalayak terhadap isu-isu tertentu yang diagendakan media massa Musfialdy, 2015, kampanye melalui media sosial bisa dilakukan dengan menentukan tujuan kampanye, mengenali terlebih dahulu audiens target, pilih platform media sosial yang tepat, buat rencana konten, lebih bagus dengan teknik pemersatu komunitas, berinteraksi dengan audiens, memantau dan analisis kinerja, kolaborasi dengan influencer, gunakan iklan berbayar, yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan itu, konten pesan politik dalam kampanye melalui media sosial harus dirancang dengan hati-hati dan memperhatikan aspek etika serta regulasi yang berlaku seperti mengidentifikasi nilai inti dan isu, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan konten visual yang menarik, menyampaikan pesan dengan narasi yang kuat, menggunakan pendekatan yang inklusif, menyertakan bukti dan data yang meyakinkan, memromosikan partisipasi dan aksi, hindari serangan dan retorika yang negatif, memberikan respon terhadap komentar dan pertanyaan, mematuhi hukum dan politisi juga dapat berperan dalam pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemilihan umum, yakni dengan membangun keterhubungan langsung dengan pemilih, meningkatkan transparansi, membangun personal branding, menggerakkan pemilih muda, memonitor sentimen publik dan membangun jaringan dan sosial ternyata memiliki peran yang cukup besar dalam mengubah perilaku pemilih dan mempengaruhi pemilihan umum. Hal ini disampaikan oleh Yusran dan Sapar, 2022 yang mengatakan bahwa media sosial berpengaruh terhadap partisipasi oleh penelitian Zempi, 2023 mengatakan bahwa pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemilu secara optimal dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula di kalangan pelajar di Kabupaten sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam persebaran informasi politik dalam pemilihan umum. Terdapat beberapa cara di mana media sosial dapat mempengaruhi hal tersebut yaitu persebaran informasi cepat dan luas, pembentukan opini publik, kampanye politik yang lebih terjangkau dan target dan meningkatkan partisipasi sosial dapat memperkaya diskusi politik, memfasilitasi partisipasi pemilih dan meningkatkan aksesibilitas informasi, penting juga untuk mengembangkan literasi media sosial dan keterampilan pemilahan informasi yang kritis untuk mengatasi tantangan penyebaran berita palsu dan Nusran pada artikel media sosial, memiliki peran memperkuat demokrasi karena media sosial bisa menjadi panggung bagi tiap pengguna, warga negara menyampaikan pemikiran dan opininya. Menurutnya, kebebasan di era digital juga hendaknya menganut prinsip demokrasi Pancasila antara lain menjamin kebebasan berekspresi, pers yang bebas, keberadaan parpol, pembagian kekuasaan, ada pemilu, hak-hak minoritas dijamin, supremasi hukum, pemerintahan yang konstitusional, peradilan tidak memihak dan manajemen lembaga publik yang media sosial terhadap proses demokrasi dapat memiliki dampak yang signifikan seperti partisipasi politik yang lebih luas, akses informasi yang lebih mudah, pemberdayaan masyarakat, kampanye politik yang lebih terjangkau dan efektif, tantangan berita palsu dan itu, penting juga untuk meningkatkan partisipasi dan akses informasi, juga mempertimbangkan tantangan dan risiko yang terkait, seperti penyebaran berita palsu, perang informasi, dan polarisasi dalam pemilihan umum adalah tindakan yang sangat tidak etis, hal tersebut dapat memengaruhi opini dan perilaku pemilih dengan cara yang tidak jujur atau tidak adil. Perilaku ini seperti menyebarkan berita palsu hoax, adanya bot dan akun palsu, memanipulasi trending topic di media sosial, serangan pribadi dan kampanye penghancuran reputasi, menargetkan iklan politik yang salah kepada pemilih, membeli pengikut atau keterlibatan palsu seperti like, komentar, atau retweet untuk menciptakan kesan popularitas yang tidak sesuai dengan dukungan tindakan manipulasi tentu merugikan dan menimbulkan dampak terhadap pemilihan umum. Dampak ini seperti memburuknya kualitas informasi, meningkatkan konflik, menurunkan kepercayaan publik, mengancam integritas pemilihan dan merusak reputasi kandidat dan partai melawan dampak manipulasi media sosial dalam pemilihan umum, penting bagi pemilih untuk mengembangkan keterampilan literasi media yang kuat, memverifikasi informasi sebelum mempercayainya, dan berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat secara keseluruhan juga perlu bekerja sama untuk mengenali, mengatasi, dan menghentikan praktik manipulasi media pengguna media sosial dalam pemilihan umum sangat disarankan kita agar lebih teliti dan bisa menyaring segala sesuatu yang diterima dengan verifikasi informasi, berpartisipasi aktif, kritis dan skeptis, mengikuti sumber terpercaya, bersikap hormat dalam diskusi, jaga privasi dan keamanan, cari dialog dan pemahaman, laporkan penyalahgunaan, dukung kampanye yang jujur, dan menjaga keseimbangan penggunaan media R. Darmawan P. dan Siti Zulaikah. 2015. Peran Media Sosial dalam Pemilihan Umum 2014 Studi Kasus Twitter dan Instagram. Jurnal Komunikasi Massa, Vol. 8, No. Irninta Islamiah dan Sapar. 2022. Pengaruh Media Sosial Dan Perilaku Pemilih Dalam Memprediksi Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 Studi Di Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Jurnal Darma Agung Vol. 30, No. 2, Hlm. Chairun Nisa dan Ana Kuswanti, Siti Maryam. 2023. Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukanpengetahuan Politik Masyarakat. Ekspresi dan Persepsi. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. Ike Atikah dan Beddy Iriawan Maksudi. 2018. Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. Vol 20, No 2015. Peran Media Massa Saat Pemilihan Umum Mengawasi Atau Diawasi. Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 2, Hlm. Ahmad & Tri Rizki Putra. 2020. Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden 2019 Studi Pada Mahasiswa Fisipol Ugm. Jurnal PolGov Vol. 2 No. 1.} ^{Transparansi merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan serta pembangunan suatu negara. Pemerintah harus terbuka atau transparan kepada masyarakatnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transparan diartikan sebagai segala sesuatu yang nyata, jelas, tidak terbatas pada beberapa orang tertentu saja, atau sifatnya}

0% found this document useful 0 votes611 views23 pagesCopyright© Attribution Non-Commercial BY-NCAvailable FormatsDOC, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes611 views23 pagesDampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Trans Par AnJump to Page You are on page 1of 23 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 9 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 13 to 21 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.

Goodgovernance sebenarnya adalah impian dari semua negara di dunia, yaitu pemerintahan dengan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik, seperti pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan tepat sasaran sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan

Download Skip this Video Loading SlideShow in 5 Seconds.. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan PowerPoint Presentation Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan. By Chandra Setiawan. Standar Kompetensi. 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompetensi Dasar. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. Uploaded on Jul 20, 2014 Download PresentationDampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Presentation Transcript Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan By Chandra SetiawanStandarKompetensi 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara KompetensiDasar • Menganalisis dampak penyelenggaraan • pemerintahan yang tidak transparanIndikator • Memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan • Mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan • Mengidentifikasikan faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparanDefinisiPemerintah • Pemerintahadalahorganisasi yang memilikikekuasaanuntukmembuatdanmenerapkanhukumsertaundang-undangdiwilayahtertentu • Dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negaraDalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit • DalamArtiSempit Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri kabinet. • DalamArtiLuas Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yang Transparan • Suatupemerintahanataukepemerintahan yang transparanterbuka,yaitusuatu system pemerintahan yang didalampenyelenggaraankepemerintahannyaterdapatkebebasanaliraninformasidalamberbagaiproseskelembagaansehinggamudahdiaksesolehmereka yang asasetisinimenyangkuthasratseorangaparatbirokrasiuntukmerasaikutmemikulkewajibanpenuhdanikatankuatdalampelaksanaansemuatugaspekerjaansecaramemuaskan • Pengabdian adalahhasratkerasmenjalankantugas – tugaspekerjaandengansemuatenaga pikirandanotot / mental danfisik, seluruhsemangat,kegairahandanseparuhperhatiantanpapamrihapa – apa yang adalahkesadaranseseorangpetugasuntuksetulusnyapatuhkepadatujuanbangsa, konstitusinegara, peraturanperundangan, badaninstansi, tugasjabatanmaupunatasandemitercapainyacita – citabersama yang ditetapkan • Kepekaan mencerminkankemauandankemampuanseorangaparatbirokrasiuntukmemperhatikansertasiagaterhadapberbagaiperkembangan yang baru, situasi yang berubah, dankebutuhan yang timbuldalamkehidupanmasyarakatdariwaktukewaktudengandisertaiusaha – usahauntukmenanggapisebaik – persamaandalamperlakuan, pelayanandanpengabdianharusdiberikanolehsetiapaparatbirokrasikepadapubliktanpamemandanghubungankerabat, ikatanpolitik, asal – usulketurunanataukedudukansosial • Kepantasan mengacupadasuatuhal yang sepatutnyamenurutpertimbangan moral ataunilaietnis yang berlakudalamkehidupanmasyarakat. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 • Asas Kepastian Hukum, • Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, • Asas Kepentingan Umum, • Asas Proporsionalitas, • Asas Profesionalitas, • Asas Asaskepastianhukum adalahasasdalam Negara hukum yang mengutamakanlandasanperaturanperundang – undangan , kepatutan, dankeadilandidalamsetiapkebijkanpenyelenggaraan Negara. • 2. Asastertibpenyelenggaraan adalahasas yang menjadilandasanketeraturan, keserasian, dankeseimbangandalampengendalianpenyelenggaraan Negara. • 3. Asaskepentinganhukum adalahasas yang mendahulukankesejahteraanrakyatdankewajibanpenyelenggaraan AsasProporsionalitas adalahasas yang mengutamakankeseimbanganantarahakdankewajibanpenyelenggaraan Negara. • 5. Asasperofesionalitas adalahasas yang mengutamakankeahlianberlandaskanpadakodeetikdanketentuanperaturanperundang – undangan yang berlaku. • 6. Asasakuntansibilitas adalahasas yang menentukanbahwasetiapkegiatandanhasilakhirdarikegiatanpenyelenggaraan Negara harusdipertanggungjawabkankepadamasyarakatataurakyatsebagaipemegangkedaulatantertinggi Negara sesuaidenganketentuanperaturanperundang – undangan yang indikator tentang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan beserta Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan Pengaruh Kekuasaan • Ingin mempertahankan kekuasaanya. • Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, • Mengabaikan proses demokratisasi, • Bersifat sentralistis, • Penyelahgunaan kekuasaan. Moralitas • Terabaikannya nilai-niai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika. • Melakukan perbuatan tercela berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi • Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil. • Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar. Politik dan Hukum • Sistem politik yang otoriter sehingga para pemimpinya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. • Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga negara dihadapan hukum. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan • Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. • Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. • Sikap Apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik. • Jika rejim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, maka KKN merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging nilai dominan. • Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidakadilan, pelanggaran hukum dan hak asasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan • Polisi yang melakukanpenilanganterhadappenggunakendaraanbermotorsesuaidenganketentuan yang berlaku, terutama yang melanggarperaturan. Di saatsepertiini, polisitidakmenggunakankesempatanuntukmenambahpenghasilan. • Pemerintahmemperhatikandaerah yang terpencil/ tertinggalsehinggatercapainyakesejahteraanrakyatdanpemertaanpembangunannasionalWarga Negara berkewajibanuntukmembayarpajak. Namunpadarealisasinyapajaktelahdisalahgunakanolehpemerintahuntukkepentinganpribadi. Tindakankorupsi = sesuatu yang tidaktransparan yang menyengsarakanrakyatkecil.Book Reference • Aim Abdulkarim, Advance Learning Civic Education .page • Budiyanto. Pendidikankewarganegaraankelas XI SMA. ;2007. page 75 – 77 • Gie, 1988, page – yang pintaritubanyaktetapiorangjujuritulangka…. Makadariitu, wahaisaudarakujadilahpribadi yang jujursebabkejujuranmudapatmeninggikanderajatmudimataTuhan csw

Dampakyang paling besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi. Istilah "korupsi" dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.

Pemerintahan suatu negara atua daerah tidak boleh tertutup dalam kerangaka demokrasi. Rakyat berhak mengetahui jalannya pemerintahan dan mengontrol kebijakannya. Suatu pemerintahan atau kekuasaan dikatakan transparan atau terbuka bila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Kekuasaan atau pemerintahaan harus dimonitoring atau dievaluasi agar masyarakat tahu asal muasal kebijakan berasal. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter atau diktator. Baca juga Definisi politik menurut ahli Terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidka transparan disebabkan banyak hal disamping faktor politik yang bersifat tertutup sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Selain itu sifat feodal, oportunis, aji mumpung juga berperan dalam terjadinya pemerintahan yang tidak transparan. Korupsi musuh rakyat Secara umum beberapa faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan adalah sebagai berikut 1. Pengaruh Kekuasaan - Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melakukan perbuatan menghalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan politiknya. - Peralihan kekuasaan sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dendam antara kelompok di masyarakat. - Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi, sehingga rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya. - Pemerintahan yang sentralistik sehingga timbul kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sering memunculkan konflik vertikal, yaitu adanya tuntutan memisahkan diri dari negara atau separatisme. - Penyalahgunaan kekuasaan karena lemahnya fungsi pengawasan internal dan oleh lembaga perwakilan rakyat serta terbatasnya akses masyarakat dan media massa untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan. 2. Moralitas - Terabaikannya nilai-nilai agama dan kearifan lokal bangsa sebagai sumber etika sehingga dikemudian hari melahirkan perbuatan tercela antara lain berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. 3. Sosial Ekonomi - Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi pluralisme yang tidak dikelola dengan baik. - Perilaku ekonomi yang sarat korupsi, kolusi, nepotisme serta berpihak pada kelompok pengusaha asing/besar. 4. Politik dan Hukum - Sistem politik yang otoriter sehingga para pemimpinnya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. - Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan termasuk masalah hak warga negara di mata hukum. Baca juga Mengatasi kipas laptop panas karena virus

eK5wq3L.

3ri200fvcm.pages.dev/484

3ri200fvcm.pages.dev/247

3ri200fvcm.pages.dev/290

3ri200fvcm.pages.dev/401

3ri200fvcm.pages.dev/57

3ri200fvcm.pages.dev/511

3ri200fvcm.pages.dev/428

3ri200fvcm.pages.dev/534

dampak negatif penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan